Bukan Sekedar Opini: Kupas Tuntas Kajian Hukum & Politik di Indonesia

Sumber: Amirrotun Solikhah  Fenomena shopaholic (perilaku kompulsif dalam berbelanja) sering dilihat sebagai isu psikologis dan ekonomi mikro. Namun, di mata hukum pajak, setiap transaksi belanja terutama konsumsi barang dan jasa adalah objek pajak yang signifikan. Pengeluaran konsumsi yang tinggi secara langsung berdampak pada sistem perpajakan tidak langsung di Indonesia, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta dapat memicu perhatian terhadap kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) individu. 1. Kewajiban Pajak Konsumen: PPN dan PPnBM Inti dari belanja konsumtif, terlepas dari motivasi pembeli, adalah pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh konsumen akhir. A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. Konsumen akhir, termasuk shopaholic , adalah pihak yang menanggung beban pajak ini. D...

Sumber: Amirrotun Solikhah Masalah finansial seringkali menjadi pemicu utama atau setidaknya memperparah konflik dalam   households,  yang berujung pada   divorce.  Namun, lebih dari itu,   financial freedom   adalah perisai pelindung yang krusial untuk memastikan ketahanan finansial keluarga saat menghadapi gejolak, termasuk risiko terburuk yaitu perceraian ( divorce ). 1. Hubungan Krusial Keuangan dan Perceraian Banyak studi menunjukkan isu finansial menduduki peringkat teratas dalam daftar alasan pertengkaran (cekcok) suami-istri. Minimnya komunikasi, ego dalam pengelolaan uang, dan krisis finansial dapat menimbulkan stres yang merusak keharmonisan. Penyebab Konflik: Ketidakmampuan mengelola utang, perbedaan gaya belanja, dan kurangnya keterbukaan finansial sering menjadi "kambing hitam" perpisahan. Dampak Pasca- Divorce :  Setelah  divorce , tantangan finansial menjadi lebih nyata. Bagi pihak yang secara finansial kurang mandiri (terutama ibu ...