Bersifat Final & Mengikat Pengesahan Putusan MK Nomor 92/PUU-XXII/2024 Kepala Desa Terpilih di Banjarnegara Harus Segera Dilantik!

-


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024 telah disahkan oleh 9 Hakim Konstitusi pada Jumat 3 Januari 2025 dengan sidang terbuka untuk umum. Sifat dari putusan MK ini bersifat final dan mengikat, berarti putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat dan harus ditaati oleh semua pihak termasuk pemerintah, lembaga negara maupun masyarakat. Di dalamnya berisi pertimbangan hukum yang mendalam, alasan-alasan yang mendasari putusan serta amar putusan yang menyatakan apa yang diputuskan oleh MK. 

Pokok permohonan amar putusan tersebut, menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sehingga, dengan adanya pengesahan Putusan MK Nomor 92/PUU-XXII/2024, maka:

  • Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berakhir Februari 2024 tidak dapat dilakukan.
  • Proses pemilihan kepala desa akan kembali mengikuti ketentuan yang berlaku sebelumnya.
  • Kepastian hukum terkait masa jabatan kepala desa menjadi lebih jelas.

MK menekankan calon kepala desa yang terpilih harus dilindungi secara hukum dan mendapatkan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, ketentuan peralihan dalam Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak seharusnya digunakan untuk menunda atau membatalkan pelantikan calon kepala desa yang telah dipilih melalui proses yang sah.

Di Kabupaten Banjarnegara, terdapat 57 calon kepala desa terpilih yang mengikuti pemilihan pada 5 Maret 2024. Dari jumlah tersebut, 52 calon kepala desa belum dilantik, sementara lima lainnya sudah dilantik, termasuk Kades Panggisari dari Kecamatan Mandiraja, Kades Balun dari Kecamatan Wanayasa, Kades Dieng Kulon dari Kecamatan Batur, Kades Sumberrejo dari Kecamatan Batur, dan Kades Mentawana dari Kecamatan Pagentan. Para Kepala Desa terpilih di Kabupaten Banjarnegara mulai menuntut haknya ke Bapermades (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Banjarnegara agar segera dilakukan pelantikkan kepala desa sesuai putusan MK Nomor 92/PUU-XXII/2024 yang telah bersifat final dan mengikat tanpa harus menunggu di tahun 2026.

Pada Selasa, 7 Januari 2025, calon kepala desa yang terpilih dan kepala desa yang masa jabatannya diperpanjang selama dua tahun diundang untuk melakukan audiensi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Banjarnegara. Pertemuan ini berlangsung di ruang Komisi I dan membahas implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024, yang dibacakan dan disahkan pada 3 Januari 2025. Dalam acara tersebut, hadir pula Ketua DPRD, Anas Hidayat, SE, serta beberapa anggota DPRD lainnya seperti Isnan Riyadi (Ketua Komisi I), Sumarno (Wakil Ketua DPRD), Bambang Suparno (Wakil Ketua DPRD dari PKB), Salabi, Didi Sunaryo, Aditia (anggota dari PKB), dan Wahyu Jatmiko serta Ernawati Latifah (anggota Fraksi PDIP).

Dalam audiensi tersebut, Hendro Cahyono selaku Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara menegaskan bahwa pelantikan akan tetap dilakukan setelah melalui proses yang diperlukan. Lebih lanjut, Hendro menyampaikan bahwa sesuai arahan dari Penjabat Bupati Banjarnegara, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah dan berkolaborasi dengan DPRD untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.


Sumber Dokumen Putusan MK Nomor 92/PUU-XXII/2024:

https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=4703


Writer: Amirrotun Solikhah
Undergraduate Student of Law
Lokasi: Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fenomena Keluarga Karier Ganda (Dual Career Family) dan Tantangan Parenting dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam

-
Gambar
Sumber: Amirrotun Solikhah Pergeseran dinamika sosial telah membawa fenomena keluarga karier ganda ( dual career family ) menjadi pemandangan umum di tengah masyarakat kontemporer. Model keluarga ini, di mana suami dan istri sama-sama berkecimpung karier di sektor pekerjaan formal demi menopang ekonomi rumah tangga, menawarkan keuntungan finansial dan mendorong kesetaraan peran gender. Namun, di balik berbagai kelebihannya, muncul pula serangkaian tantangan signifikan, khususnya terkait parenting.  Hak dan kewajiban parenting dalam KHI Dalam ajaran Islam, parenting atau hadhanah adalah amanah agung sekaligus kewajiban fundamental bagi orang tua. Anak memiliki hak mutlak untuk mendapatkan asuhan, didikan, serta perlindungan demi optimalisasi tumbuh kembangnya, baik secara jasmani, mental, maupun spiritual. KHI, sebagai korpus hukum Islam di Indonesia, secara eksplisit menggariskan tanggung jawab orang tua terhadap buah hati mereka. Pasal 98 KHI secara lugas mendefinisikan " anak ...
Baca selengkapnya

Fenomena "Waithood" Dilema Generasi Penunda Nikah di Era Modern: Pahami Aturan Hukumnya Sebelum Terlambat!

-
Gambar
Sumber gambar: Amirrotun Solikhah Pernikahan, impian banyak individu yang kini tidak lagi menjadi garis finis tunggal di usia muda. Di Indonesia, khususnya dari kalangan milenial (Gen Y) dan beberapa Gen Z yang dapat dikatakan sudah waktunya menikah mengalami fenomena " Waithood ". Suatu periode penundaan pernikahan yang kerap berlangsung dalam jangka waktu signifikan. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana seseorang telah mencapai usia dewasa dan mungkin telah menjalin hubungan serius, namun terkendala untuk melangsungkan pernikahan karena berbagai faktor. Lebih dari sekadar pilihan personal, " Waithood " menimbulkan serangkaian implikasi hukum yang penting untuk dipahami secara komprehensif. Memahami Batasan Hukum Pertunangan: Antara Janji dan Ikatan Formal? Dalam konteks budaya Indonesia, tahapan pertunangan atau lamaran seringkali dianggap sebagai komitmen awal yang serius menuju pernikahan. Simbol seperti cincin pertunangan dan pertemuan antar keluarga memper...
Baca selengkapnya

Melacak Jejak Hukum Pajak dari Fenomena Shopaholic dan Konsumsi Berlebihan

-
Gambar
Sumber: Amirrotun Solikhah  Fenomena shopaholic (perilaku kompulsif dalam berbelanja) sering dilihat sebagai isu psikologis dan ekonomi mikro. Namun, di mata hukum pajak, setiap transaksi belanja terutama konsumsi barang dan jasa adalah objek pajak yang signifikan. Pengeluaran konsumsi yang tinggi secara langsung berdampak pada sistem perpajakan tidak langsung di Indonesia, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta dapat memicu perhatian terhadap kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) individu. 1. Kewajiban Pajak Konsumen: PPN dan PPnBM Inti dari belanja konsumtif, terlepas dari motivasi pembeli, adalah pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh konsumen akhir. A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. Konsumen akhir, termasuk shopaholic , adalah pihak yang menanggung beban pajak ini. D...
Baca selengkapnya